LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Jumat, 25 Agustus 2017 (10:18)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

     Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

  1. 1.      Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

  1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  2. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
  4. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan dan perhubungan laut;
  5. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;
  6. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika;
  7. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi standarisasi teknis di bidang Pos, Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Multimedia;
  8. Pelaksanaan kerjasama teknologi Informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta informasi sistem Komunikasi dan Informatika;
  9. Pemeliharaan sistem Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Pengkoordinasian dengan Dinas/Lembaga/Unit Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi dalam rangka Collecting, entry dan akurasi data;
  10. Pengumpulan dan verifikasi Informasi Publik meliputi Politik, Hukum, Keamanan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pengelolaan Pendapat Umum;
  11. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  12. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2.  Sekretaris

      Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
  4. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  5. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

 

Sekretaris, membawahi :

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan.

 

a.      Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1)     Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

(2)     Dalam menyelesaikan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan dan administrasi perjalanan Dinas;
  2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas dan fasilitasi informasi lingkungan;
  3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  4. Pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kepegawaian;
  5. Persiapan bahan penyusunan rancangan peraturan dan ketatalaksanaan Dinas.

(3)     Rincian tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian :

  1. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
  2. Mengurus rumah tangga dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
  3. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  4. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  5. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
  6. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat.
  7. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan dilingkungan Dinas;
  8. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  9. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  10. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
  11. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pandidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
  12. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin / Tugas Belajar;
  13. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  14. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  15. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dilingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

 

b.      Subbagian Keuangan    

(1)     Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan SKPD dan administrasi keuangan

(2)     Dalam penyelenggaraan tugas pokok, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

a.      Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

b.      Perasiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja SKPD;

c.      Pelaksanaan penatalaksanaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan.

(3)     Rincian tugas sub bagian keuangan :

  1. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
  2. Melaksanakan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
  3. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
  4. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
  5. Menyiapkan dan penyusunan laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
  6. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin serta Pembangunan;
  7. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
  8. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
  9. Melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
  10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan / Penerimaan;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
  12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

 

c.      Subbagian Perencanaan dan Pengembangan

(1)     Sub bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Sumatera Selatan.

(2)     Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Subbag Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

  1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  2. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  3. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3)     Rincian tugas sub bagian perencanaan dan pengembangan :

  1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  2. Mengkoordinasikan usulan program tahunan perhubungan, komunikasi dan informatika dengan instansi lain;
  3. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satker Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  4. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan, Komunikasi dan informatika di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat.
  5. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika jangka menengah dan panjang;
  6. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika;
  7. Membuat dokumen-dokumen bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berupa kinerja sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika, tatanan transportasi wilayah, RENSTRA dan dokumen lainnya;
  8. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika;
  9. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
  10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  11. Menyusun program laporan dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan laporan Dinas lainnya;
  12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

        

3.  Bidang LLAJ dan Perkeretaapian

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang perkeretaapian, bidang pengendalian dan operasional LLAJ.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
  2. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
  3. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Bidang LLAJ dan Perkeretaapian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a.      Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b.      Seksi Perkeretaapian;

c.      Seksi Pengendalian Operasional LLAJ.

 

a.      Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1)     Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas :

  1. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  3. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3)     Rincian tugas seksi lalu lintas dan angkutan jalan :

  1. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
  2. penyusunan dan penetapan rencana umum Jaringan Transportasi Jalan Provinsi;
  3. memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
  4. melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang;
  5. melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;
  6. memberikan izin trayek angkutan pedesaaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus;
  7. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  8. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  9. pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
  10. melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri dan pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor dan surat keterangan bebas uji berkala untuk pertama kali;
  11. memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan tekhnis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
  12. pemberian rekomendasi penetapan lokasi terminal penumpang tipe B;
  13. memberikan rekomendasi perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe, memberikan pelayanan/pengesahan modifikasi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe, rekomendasi tekhnis terhadap kendaraan bermotor milik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta;
  14. menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas;
  15. membuat usulan penentuan lokasi jembatan timbang dan penetapan lokasi rest area di jalan provinsi dan jalan nasional;
  16. melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang akan diusulkan untuk dihapuskan  oleh instansi yang bersangkutan;
  17. membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan;
  18. pemberian rekomendasi pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
  19. pemberian rekomendasi persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
  20. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wllayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  21. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
  22. pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
  23. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
  24. pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  25. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  26. pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  27. pemberian izin operasi angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
  28. pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
  29. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi;
  30. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
  31. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
  32. penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas di jalan provinsi.

 

 

 

b.      Seksi Perkeretaapian

(1)     Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang perkerataapian.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi perkeretaapian mempunyai tugas :

  1. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian;
  2. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian;
  3. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang perkeretaapian;

(3)     Rincian tugas seksi perkeretaapian :

a.         menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan rencana dan program angkutan kereta api;

b.         penetapan rencana untuk perkeretaapian provinsi;

c.         melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;

d.         melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api;

e.         melakukan pengendalian operasional stasiun kereta api Indralaya;

f.          penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten kota;

g.         pemberian arahan, bimbingan pelatihan dan bantuan tekhnis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa;

h.         pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi;

i.          pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;

j.          penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus  yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;

k.         penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi;

l.          penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;

m.        penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;

n.         penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;

o.         penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

p.         izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;

q.         penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

 

c.      Seksi Pengendalian Operasional LLAJ

(1)     Seksi Pengendalian Operasional LLAJ mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi perkeretaapian mempunyai tugas :

  1. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ;
  2. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ;
  3. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang pengendalian operasional LLAJ.

 

(3)     Rincian tugas seksi pengendalian operasional LLAJ:

  1. menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program pengendalian operasional LLAJ;
  2. menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional LLAJ;
  3. mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional serta pengendalian operasional jembatan timbang di Pos Pengawasan Terpadu (PPT);
  4. melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi;
  5. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi;
  6. melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
  7. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan propinsi dan nasional;
  8. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
  9. memberikan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dan provinsi di jalan;
  10. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;
  11. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
  12. melakukan pemeriksaaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
  13. pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (portable);
  14. perizinan pengunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
  15. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
  • Perda provinsi bidang LLAJ;
  • Pemenuhan persyaratan tekhnis dan laik jalan;
  • Pelenggaran ketentuan pengujian berkala;
  • Perizinan angkutan umum.
  1. pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
  2. melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP.

 

4.  Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan tekhnis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda tranportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
  2. Penyusunan standar, norma, pedoman , kriteria dan prosedur, di bidang Jaringan Transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
  3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang jaringan Transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
  4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan membawahi 3 (tiga) seksi :

a.      Seksi Jaringan dan Keselamatan

b.      Seksi Dampak Lalu Lintas

c.      Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan

 

a.      Seksi Jaringan dan Keselamatan

 (1)    Seksi Jaringan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi jaringan dan keselamatan mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
  2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
  3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;        

(3)     Rincian tugas seksi jaringan dan keselamatan:

a.         Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;

b.         Pemberian bimbingan tekhnis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;

c.         Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan;

d.         Penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi kota/kabupaten;

e.         Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;

f.          Pemberian bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

g.         Pemberian pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten / Kota;

h.         Pemberian pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten / Kota;

i.          Pemberian pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan Kabupaten / Kota.

 

b.      Seksi Dampak Lalu Lintas

(1)     Seksi Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang dampak lalu lintas perkotaan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi dampak lalu lintas mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;
  2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;
  3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;

 

(3)     Rincian tugas seksi dampak lalu lintas :   

  1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
  2. Pemberian bimbingan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;
  3. Penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;

d.         Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

 

c.      Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan

(1)     Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda tranportasi perkotaan;
  2. Penyusunan standar, norma, pedoman , kriteria dan prosedur, di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda tranportasi perkotaan;
  3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda tranportasi perkotaan;
  4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;

(3)     Rincian tugas seksi manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan adalah sebagai berikut :

  1. Pemberian bimbingan manajemen perusahaan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam hal sistem penggajian perawatan kesehatan dan jaminan hari tua pengemudi angkutan kota dan pedesaan;
  2. Pemberian bimbingan tentang jenis dan bentuk sarana angkutan perkotaan yang efisien dan efektif serta ramah lingkungan;
  3. Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
  4. Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
  5. Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;
  6. Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten.

 

5.  Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) dan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta di bidang Angkutan Laut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) dan Laut mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut;
  2. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut, Sarana dan Prasarana ASDP dan Perhubungan Laut;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a.      Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

b.      Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

c.      Seksi Sarana dan Prasarana

 

a.      Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(1)     Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.      

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan;
  2. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)     Rincian tugas seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP):

  1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
  2. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  3. Menyiapkan pelayanan pemberian persetujuan operasional angkutan barang khusus dan barang berbahaya, izin pengangkutan/penarikan kayu (log) untuk angkutan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan Lalu Lintas Kabupaten/Kota serta persetujuan angkutan perairan pedalaman;
  4. Penetapan tarif angkutan Sungai dan Danau  kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam Provinsi dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan  yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  5. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi
  6. Penerbitan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
  7. Penerbitan dokumen pengawakan kapal
  8. Melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Pendaftaran bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor > GT 7
  9. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional ASDP lintas kabupaten/Kota;
  10. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

 

b.      Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

(1)     Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Laut.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Laut;
  2. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Laut;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)     Rincian tugas seksi Lalu Lintas Angkutan Laut :

  1. Izin Usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.;
  2. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas  pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional. (lintas batas);
  3. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  4. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi , lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas)
  5. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas  pelabuhan antar kabupaten/kota.dalam satu provinsi;
  6. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;
  7. Menyiapkan pelayanan pemberian izin usaha bongkar muat usha jasa pengurusan transportasi, izin usaha jasa expedisi muatan muatan kapal laut , izin usaha angkutan perairan pedalaman, izin usaha pelayaran rakyat,izin usah tally, izin usaha depo peti kemas dan ,izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
  8. Memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar Kabupaten/Kota serta wilayah  Provinsi;
  9. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional lalu lintas dan angkutan laut;
  10. Memberikan pelayanan izin kegiatan penyelaman/pekerjaan bawah air di perairan laut 4 sampai dengan 12 mil.

 

c.      Seksi Sarana dan Prasarana

(1)     Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor di bidang sarana dan prasarana;
  2. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)     Rincian tugas seksi sarana dan prasarana :

  1. Menghimpun dan mengelola data kapal – kapal pedalaman dan kapal laut berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta laut.
  2. Menetapkan titik lokasi pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu – rambu ASDP pada lintas Kabupaten/Kota)
  3.  Pemberian izin pemasangan alat penangkapan ikan, pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pel;ayaran lintas kabupaten /kota;
  4.  Pemberian  izin perbengkelan dan galangan kapal atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
  5. Pemberian izin lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional
  6. Pemberian izin  penyediaan jasa pengerukan dan reklamasi di pelabuhan regional;
  7. Pemberian rekomendasi rencana  induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/ DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar Negara
  8. Penetapan rencana Induk, DLKr/DLKp pelabuhan  penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  9. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub internasional dan nasional;
  10. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  11. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional dan penetapan DUKS di pelabuhan regional;
  12. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus ;
  13. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
  14. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
  15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional dan internasional;
  16. Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut regional;
  17. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
  18. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut dan pelabuhan khusus regional;
  19. Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
  20. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
  21. Pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi;
  22. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
  23. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau dan penetapan kelas alur pelayaran sungai;
  24. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 di tugas pembantuankan kepada Provinsi;
  25. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana ASDP Sumatera Selatan.
  26. Pengadaan Kapal ASDP
  27. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar  di perairan daratan dan laut.
  28. Memberikan pelayanan pengesahan gambar rancang bangun kapal pedalaman yang baru.

6.  Bidang Perhubungan Udara

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Perhubungan Udara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
  2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;
  3. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Perhubungan Udara membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a.      Seksi Teknik Bandara

b.      Seksi Keselamatan Penerbangan

c.      Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara

a.      Seksi Teknik Bandara

(1)     Seksi Teknik Bandara mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang teknik bandara.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi teknik bandara mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik serta sertifikasi kelaikan udara;
  2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan teknik bandara;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)     Rincian tugas seksi teknik bandara :

  1. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengendalian, mengoperasikan bandar udara, pelayanan fasilitas elektronika & listrik di bandar udara serta pelayanan sisi udara dan darat di bandar udara ;
  2. Melaksanakan pelayanan perizinan lokasi, pembangunan dan pengoperasian bandar udara dan pendaratan helikopter (Heli Port/Helipad)
  3. Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional bandar udara.
  4. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
  5. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  6. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.
  7. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  8. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pada pemerintah.
  9. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan – pemadam kebakaran  (PKP- PK) salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  10. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  11. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara inernasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  12. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.
  13. Pemantauaan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  14.  Pemantauaan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara.
  15. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.
  16. Pemberian arahan, dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggsraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peraturan pemerintah daerah.

 

b.      Seksi Keselamatan Penerbangan

(1)     Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang keselamatan penerbangan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi keselamatan penerbangan mempunyai fungsi :

a.      Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;

b.      Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;

c.      Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara.

(3)     Rincian tugas seksi keselamatan udara :

  1. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan kelaikan pesawat udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan;
  2. Melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan penetapan kawasan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan;
  3. Membantu pelayanan tim sertifikasi kelaikan pesawat udara Ditjen Perhubungan Udara.
  4. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi ketinggian  bangunan diwilayah kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) ;
  5. Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional keselamatan penerbangan.
  6. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  7. Pemantauan terhadap sertifikat fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  8. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  9. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  10. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  11. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang  belum terdapat kantor adbandara.
  12. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  13. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara :

v  membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan

v  Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.

v  Membantu kelancaran keimigrasian Tim investigasi warga asing.

 

c.      Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara

(1)     Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan udara.

(2)     Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi lalu lintas dan angkutan udara mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara;
  2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan udara;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)     Rincian tugas seksi lalu lintas dan angkutan udara :

  1. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang melalui bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, jaringan
  2. Pelayanan lalu lintas udara dan jasa ekspedisi muatan pesawat udara serta penunjang kegiatan bandar udara;
  3. Melaksanakan pengendalian rute penerbangan (air operator sertificate) dan flight approval;
  4. Melaksanakan pelayanan perizinan pengangkutan barang/ bahan berbahaya dengan pesawat uadara;
  5. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha ekspedisi muatan pesawat udara dan penunjangan kegiatan bandar udara;
  6. Melaksanakan pengawasan kegiatan kantor perwakilan/ agen penjualan umum (GSA) dan kegiatan angkutan udara oleh perusahaan angkutan udara asing;
  7. Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional angkutan udara.
  8. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin udara niaga dan melaporkan ke pemerintahan.
  9. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
  10. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.
  11. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.
  12. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.
  13. Pemantauan terhadap pelaksanaan peretujuan penambahan atau pengurangan kapasistas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
  14. Pemantauan terhadap pelaksanan persetujuan izin terbang/ FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.
    1. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke oemerintah.
    2. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/ FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.
    3. Pemantauan terhadap pelaksanan tarif angkutan udara         (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
    4. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke permerintah.
    5. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah.
      1. Pemberian izin Ekspendisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
      2. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
      3. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.
      4. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.
      5. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/ dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.

 

7.  Bidang Pos dan Telekomunikasi

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam Bidang Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Postel dan Monitoring & Evaluasi  mempunyai fungsi :

  1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan Program Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi;
  2. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di Bidang Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi;
  3. Pengkoordinmasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi;
    1. Melaksanakan Monitoring & Evaluasi  dengan instansi terkait;
    2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a.      Seksi Pos

b.      Seksi Telekomunikasi

c.      Seksi Monitoring dan Evaluasi Postel

 

a.      Seksi Pos

Seksi Pos mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan perposan, dan standarisasi bidang pos;
  2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan filateli;
  3. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data bidang perposan, dan standarisasi bidang pos;
  4. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi/asosiasi dibidang pos;
  5. Melaksanakan Koordinasi, pemantauan dan pendataan hasil pembangunan fasilitas pos untuk daerah perintis/pedesaan;
  6. Menerbitkan rekomundasi pendirian usaha jasa titipan untuk kantor pusat dan izin pendirian kantor  cabang dan agen usaha jasa titipan;
  7. Melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dibidang pos;
  8. Melaksanakan pembinaan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam kegiatan bidang perposan.
  9. Memfasilitasi pertemuan dengan instansi Pemerintah.

 

b.      Seksi Telekomunikasi

Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas :

  1. Membantu Kepala Subdin melaksanakan pembinaan dibidang telekomunikasi khusus.
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap hasil pembangunan fasilitas telekomunikasi.
  3. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pendidikan radio elektronika.
  4. Melaksanakan pembinaan terhadap operator seluler.
  5. Melaksanakan pembinaan, pendataan dan pemantauan pembangunan fasilitas telekomunikasi perintis (USO).
  6. Pemberian izin amatir radio (IAR) dan pengamanan perangkat radio amatir (PPRA), izin komunikasi radio antar penduduk (IRAP) dan izin penggunaan alat perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPPKRAP).
  7. Melaksanakan ujian kecakapan amatir radio.
  8. Pemberian izin galian untuk keperluan pergelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi.
  9. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi.
  10. Pemberian izin Kantor Cabang dan loket pelayanan operator.
  11. Pemberian bimbingan teknis dibidang standar telekomunikasi tehnik komunikasi radio.
  12. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya Provinsi.
  13. Pemberian rekomundasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan Provinsi.

 

 

c.      Seksi Monitoring dan Evaluasi Postel

Seksi Monitoring dan Evaluasi Postel mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan perifikasi izin stasiun radio.
  2. Melaksanakan monitoring penggunaan frekwensi radio.
  3. Melaksanakan inspeksi instalasi alat/perangkat yang menggunakan spektrum dan kesesuaian standarnya.
  4. Pengelolaan sarana dan prasarana monitoring frekwensi radio.
  5. Pembinaan terhadap pembangunan tower.
  6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan pelaksanaan monitoring.
  7. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Postel dan Monitoring Evaluasi.
  8. Membuat Laporan  terhadap hasil evaluasi Bidang Postel dan Monitoring Evaluasi.
  9. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  10. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
  11. Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum.

 

 

8.  Bidang Aplikasi dan Telematika

Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Bidang Aplikasi dan Telematika. serta melaksanakan kebijakan dan Audit teknis Teknologi  informatika damn Komunikasi di bidang aplikasi dan telematika.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Aplikasi dan Telematika  mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
  2. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
  3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
  4. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta  dan audit aplikasi telematika;
  5. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan  dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah;
  6. Pemberian bimbingan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta  monitoring dan  evaluasi;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Aplikasi dan Telematika membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a.      Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten

b.      Seksi Pemberdayaan Telematika

c.      Seksi  Audit Aplikasi dan Telematika

 

a.      Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten

Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
  2. Penyiapan, penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi.
  3. Penyiapan, penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perangkat lunak dan konten.
  4. Menyiapkan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang terdiri dari :
    1. Analisa data dan perencanaan pendataan;
    2. Pengumpulan data dan perekaman ke system computer;
    3. Klasifikasi data (input control)
    4. Verifikasi data (output control)
    5. Pemberian bimbingan teknis di bidan


Berita Perhubungan

        PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :   Nama   &...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016                 ...
          KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : SKEP. 57.5/555/ DISHUB   t e n t a n g   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA U...
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Nasrun Umar mengukuhkan pengurus Organda Sumsel masa bakti 2016-2021, di Aula Bina Sarana Dishub Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (7/2).Dewan Pertimbangan:Ke...
30 Negara Akan Datang Ke Sumsel PALEMBANG- Sebagai tuan rumah dalam rapat persiapan pelaksanaan Asia Pacific High Level Meeting Bonn Chalengge Landscape Restoration pada tanggal 12 sampai 15 Februari...
Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
webmaster@sumselprov.go.id | (0711) 352 005 | Jln. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Sumatera Selatan
Copyright@2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan