Perhubungan Udara

Bidang Perhubungan Udara

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Perhubungan Udara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

  • Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
  • Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;
  • Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Udara membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Teknik Bandara

Seksi Teknik Bandara mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang teknik bandara.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi teknik bandara mempunyai fungsi :

  • Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik serta sertifikasi kelaikan udara;
  • Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan teknik bandara;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas seksi teknik bandara :

  • Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengendalian, mengoperasikan bandar udara, pelayanan fasilitas elektronika & listrik di bandar udara serta pelayanan sisi udara dan darat di bandar udara ;
  • Melaksanakan pelayanan perizinan lokasi, pembangunan dan pengoperasian bandar udara dan pendaratan helikopter (Heli Port/Helipad)
  • Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional bandar udara.
  • Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.
  • Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pada pemerintah.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan – pemadam kebakaran  (PKP- PK) salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara inernasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.
  • Pemantauaan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauaan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara.
  • Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.
  • Pemberian arahan, dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggsraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peraturan pemerintah daerah.

2. Seksi Keselamatan Penerbangan

Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang keselamatan penerbangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi keselamatan penerbangan mempunyai fungsi :

  • Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
  • Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;
  • Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara.

Rincian tugas seksi keselamatan udara :

  • Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan kelaikan pesawat udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan;
  • Melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan penetapan kawasan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan;
  • Membantu pelayanan tim sertifikasi kelaikan pesawat udara Ditjen Perhubungan Udara.
  • Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi ketinggian  bangunan diwilayah kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) ;
  • Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional keselamatan penerbangan.
  • Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap sertifikat fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang  belum terdapat kantor adbandara.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
  • Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara :

        - Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan

     - Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.

        - Membantu kelancaran keimigrasian Tim investigasi warga asing.

3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan udara.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi lalu lintas dan angkutan udara mempunyai fungsi :

  • Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara;
  • Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan udara;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  c. Rincian tugas seksi lalu lintas dan angkutan udara :

  • Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang melalui bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, jaringan
  • Pelayanan lalu lintas udara dan jasa ekspedisi muatan pesawat udara serta penunjang kegiatan bandar udara
  • Melaksanakan pengendalian rute penerbangan (air operator sertificate) dan flight approval
  • Melaksanakan pelayanan perizinan pengangkutan barang/ bahan berbahaya dengan pesawat uadara
  • Melaksanakan pelayanan perizinan usaha ekspedisi muatan pesawat udara dan penunjangan kegiatan bandar udara;
  • Melaksanakan pengawasan kegiatan kantor perwakilan/ agen penjualan umum (GSA) dan kegiatan angkutan udara oleh perusahaan angkutan udara asing;
  • Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional angkutan udara.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin udara niaga dan melaporkan ke pemerintahan.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.
  • Mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.
  • Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan peretujuan penambahan atau pengurangan kapasistas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
  • Pemantauan terhadap pelaksanan persetujuan izin terbang/ FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.
  • Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke oemerintah.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/ FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.
  • Pemantauan terhadap pelaksanan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
  • Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke permerintah.
  • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah.
  • Pemberian izin Ekspendisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
  • Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
  • Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.
  • Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.
  • Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/ dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.


 

Berita Perhubungan

        PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :   Nama   &...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016                 ...
          KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : SKEP. 57.5/555/ DISHUB   t e n t a n g   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA U...
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Nasrun Umar mengukuhkan pengurus Organda Sumsel masa bakti 2016-2021, di Aula Bina Sarana Dishub Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (7/2).Dewan Pertimbangan:Ke...
30 Negara Akan Datang Ke Sumsel PALEMBANG- Sebagai tuan rumah dalam rapat persiapan pelaksanaan Asia Pacific High Level Meeting Bonn Chalengge Landscape Restoration pada tanggal 12 sampai 15 Februari...

Pengumuman

 
       
Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
webmaster@sumselprov.go.id | (0711) 352 005 | Jln. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Sumatera Selatan
Copyright@2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan