Perhubungan Laut ASDP

Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) dan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta di bidang Angkutan Laut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) dan Laut mempunyai fungsi antara lain :

  • Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut
  • Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut, Sarana dan Prasarana ASDP dan Perhubungan Laut
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.  

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) mempunyai fungsi :

  • Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan;
  • Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP):

  • Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
  • Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  • Menyiapkan pelayanan pemberian persetujuan operasional angkutan barang khusus dan barang berbahaya, izin pengangkutan/penarikan kayu (log) untuk angkutan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan Lalu Lintas Kabupaten/Kota serta persetujuan angkutan perairan pedalaman;
  • Penetapan tarif angkutan Sungai dan Danau  kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam Provinsi dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan  yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  • Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi
  • Penerbitan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
  • Penerbitan dokumen pengawakan kapal
  • Melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Pendaftaran bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor > GT 7
  • Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional ASDP lintas kabupaten/Kota
  • Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Laut.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai fungsi :

  • Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Laut
  • Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Laut
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas seksi Lalu Lintas Angkutan Laut :

  • Izin Usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.
  • Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas  pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional. (lintas batas)
  • Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi , lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas)
  • Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas  pelabuhan antar kabupaten/kota.dalam satu provinsi
  • Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional
  • Menyiapkan pelayanan pemberian izin usaha bongkar muat usha jasa pengurusan transportasi, izin usaha jasa expedisi muatan muatan kapal laut , izin usaha angkutan perairan pedalaman, izin usaha pelayaran rakyat,izin usah tally, izin usaha depo peti kemas dan ,izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut
  • Memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar Kabupaten/Kota serta wilayah  Provinsi
  • Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional lalu lintas dan angkutan laut
  • Memberikan pelayanan izin kegiatan penyelaman/pekerjaan bawah air di perairan laut 4 sampai dengan 12 mil.

3. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

  • Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor di bidang sarana dan prasarana;
  • Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas seksi sarana dan prasarana :

  • Menghimpun dan mengelola data kapal – kapal pedalaman dan kapal laut berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta laut.
  • Menetapkan titik lokasi pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu – rambu ASDP pada lintas Kabupaten/Kota)
  • Pemberian izin pemasangan alat penangkapan ikan, pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pelayaran lintas kabupaten /kota
  • Pemberian  izin perbengkelan dan galangan kapal atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
  • Pemberian izin lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional
  • Pemberian izin  penyediaan jasa pengerukan dan reklamasi di pelabuhan regional
  • Pemberian rekomendasi rencana  induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/ DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar Negara
  • Penetapan rencana Induk, DLKr/DLKp pelabuhan  penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi
  • Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub internasional dan nasional
  • Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
  • Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional dan penetapan DUKS di pelabuhan regional
  • Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus
  • Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional
  • Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional
  • Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional dan internasional
  • Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut regional
  • Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional
  • Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut dan pelabuhan khusus regional
  • Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional
  • Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
  • Pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi
  • Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau
  • Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau dan penetapan kelas alur pelayaran sungai;
  • Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 di tugas pembantuankan kepada Provinsi;
  • Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana ASDP Sumatera Selatan.
  • Pengadaan Kapal ASDP
  • Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar  di perairan daratan dan laut.
  • Memberikan pelayanan pengesahan gambar rancang bangun kapal pedalaman yang baru.


 

Berita Perhubungan

        PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :   Nama   &...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016                 ...
          KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : SKEP. 57.5/555/ DISHUB   t e n t a n g   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA U...
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Nasrun Umar mengukuhkan pengurus Organda Sumsel masa bakti 2016-2021, di Aula Bina Sarana Dishub Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (7/2).Dewan Pertimbangan:Ke...
30 Negara Akan Datang Ke Sumsel PALEMBANG- Sebagai tuan rumah dalam rapat persiapan pelaksanaan Asia Pacific High Level Meeting Bonn Chalengge Landscape Restoration pada tanggal 12 sampai 15 Februari...

Pengumuman

 
       
Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
webmaster@sumselprov.go.id | (0711) 352 005 | Jln. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Sumatera Selatan
Copyright@2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan