Bina Sistem Transportasi Perkotaan

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan tekhnis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda tranportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan
  • Penyusunan standar, norma, pedoman , kriteria dan prosedur, di bidang Jaringan Transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan
  • Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang jaringan Transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan
  • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan membawahi 3 (tiga) seksi :

a.   Seksi Jaringan dan Keselamatan

Seksi Jaringan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi jaringan dan keselamatan mempunyai fungsi :

  • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
  • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
  • Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;   

Rincian tugas seksi jaringan dan keselamatan:

  • Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
  • Pemberian bimbingan tekhnis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
  • Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan
  • Penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi kota/kabupaten
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten
  • Pemberian bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi
  • Pemberian pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten / Kota
  • Pemberian pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten / Kota
  • Pemberian pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan Kabupaten / Kota.

2. Seksi Dampak Lalu Lintas

Seksi Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang dampak lalu lintas perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi dampak lalu lintas mempunyai fungsi :

  • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;
  • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;
  • Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;

 Rincian tugas seksi dampak lalu lintas :

  • Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
  • Pemberian bimbingan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
  • Penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
  • Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

3. Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan

Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan mempunyai fungsi :

  • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda tranportasi perkotaan
  • Penyusunan standar, norma, pedoman , kriteria dan prosedur, di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda tranportasi perkotaan
  • Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan tekhnis di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda tranportasi perkotaan
  • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan

Rincian tugas seksi manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan adalah sebagai berikut :

  • Pemberian bimbingan manajemen perusahaan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam hal sistem penggajian perawatan kesehatan dan jaminan hari tua pengemudi angkutan kota dan pedesaan;
  • Pemberian bimbingan tentang jenis dan bentuk sarana angkutan perkotaan yang efisien dan efektif serta ramah lingkungan;
  • Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
  • Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
  • Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;
  • Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten.


 

Berita Perhubungan

        PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :   Nama   &...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016                 ...
          KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : SKEP. 57.5/555/ DISHUB   t e n t a n g   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA U...
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Nasrun Umar mengukuhkan pengurus Organda Sumsel masa bakti 2016-2021, di Aula Bina Sarana Dishub Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (7/2).Dewan Pertimbangan:Ke...
30 Negara Akan Datang Ke Sumsel PALEMBANG- Sebagai tuan rumah dalam rapat persiapan pelaksanaan Asia Pacific High Level Meeting Bonn Chalengge Landscape Restoration pada tanggal 12 sampai 15 Februari...

Pengumuman

 
       
Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
webmaster@sumselprov.go.id | (0711) 352 005 | Jln. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Sumatera Selatan
Copyright@2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan