LLAJ dan Perkeretaapian

Bidang LLAJ dan Perkeretaapian

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang perkeretaapian, bidang pengendalian dan operasional LLAJ.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai fungsi :

  • pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ
  • penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ
  • pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang LLAJ dan Perkeretaapian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas :

  • pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
  • penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
  • pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Rincian tugas seksi lalu lintas dan angkutan jalan :

  • menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional
  • penyusunan dan penetapan rencana umum Jaringan Transportasi Jalan Provinsi
  • memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum
  • melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang
  • melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum
  • memberikan izin trayek angkutan pedesaaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus
  • melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan
  • menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
  • pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah
  • melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri dan pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor dan surat keterangan bebas uji berkala untuk pertama kali
  • memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan tekhnis kendaraan bermotor dan peruntukannya
  • pemberian rekomendasi penetapan lokasi terminal penumpang tipe B
  • memberikan rekomendasi perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe, memberikan pelayanan/pengesahan modifikasi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe, rekomendasi tekhnis terhadap kendaraan bermotor milik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta
  • menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas
  • membuat usulan penentuan lokasi jembatan timbang dan penetapan lokasi rest area di jalan provinsi dan jalan nasional
  • melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang akan diusulkan untuk dihapuskan  oleh instansi yang bersangkutan
  • membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan
  • pemberian rekomendasi pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B
  • pemberian rekomendasi persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B
  • penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wllayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi
  • pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi
  • penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi
  • pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • pemberian izin operasi angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
  • pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata
  • penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi
  • penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi
  • penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi
  • penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas di jalan provinsi.

b. Seksi Perkeretaapian

Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang perkerataapian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi perkeretaapian mempunyai tugas :

  • pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian
  • penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian
  • pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang perkeretaapian

Rincian tugas seksi perkeretaapian :

  • menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan rencana dan program angkutan kereta api
  • penetapan rencana untuk perkeretaapian provinsi
  • melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api
  • melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api
  • melakukan pengendalian operasional stasiun kereta api Indralaya
  • penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten kota
  • pemberian arahan, bimbingan pelatihan dan bantuan tekhnis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa
  • pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi
  • pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api
  • penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus  yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi
  • penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah
  • penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
  • penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

c. Seksi Pengendalian Operasional LLAJ

Seksi Pengendalian Operasional LLAJ mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi perkeretaapian mempunyai tugas :

  • pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ
  • penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ
  • pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang pengendalian operasional LLAJ.

Rincian tugas seksi pengendalian operasional LLAJ:

  • menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program pengendalian operasional LLAJ
  • menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional LLAJ
  • mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional serta pengendalian operasional jembatan timbang di Pos Pengawasan Terpadu (PPT)
  • melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi
  • penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi
  • melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek)
  • meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan propinsi dan nasional
  • melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi
  • memberikan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dan provinsi di jalan
  • melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan
  • melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi
  • melakukan pemeriksaaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan
  • pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (portable)
  • perizinan pengunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi
  • pelaksanaan penyidikan pelanggaran :

        - Perda provinsi bidang LLAJ

        - Pemenuhan persyaratan tekhnis dan laik jalan

        - Pelenggaran ketentuan pengujian berkala;

        - Perizinan angkutan umum.

  • pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi
  • melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP.


 

Berita Perhubungan

        PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :   Nama   &...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016                 ...
          KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : SKEP. 57.5/555/ DISHUB   t e n t a n g   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA U...
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Nasrun Umar mengukuhkan pengurus Organda Sumsel masa bakti 2016-2021, di Aula Bina Sarana Dishub Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (7/2).Dewan Pertimbangan:Ke...
30 Negara Akan Datang Ke Sumsel PALEMBANG- Sebagai tuan rumah dalam rapat persiapan pelaksanaan Asia Pacific High Level Meeting Bonn Chalengge Landscape Restoration pada tanggal 12 sampai 15 Februari...

Pengumuman

 
       
Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
webmaster@sumselprov.go.id | (0711) 352 005 | Jln. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Sumatera Selatan
Copyright@2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan